Kaliwungu, 18 Juni 2025 – Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, Kecamatan Kaliwungu menyelenggarakan kegiatan pembekalan dan koordinasi teknis yang menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang, serta Inspektorat Kabupaten Semarang. Ketiga institusi tersebut memberikan pemaparan strategis terkait regulasi, pengawasan, serta implementasi sistem pelaporan keuangan desa berbasis website yang efektif dan berkelanjutan. Materi disampaikan secara interaktif, disertai diskusi dan studi kasus yang relevan dengan konteks lokal desa.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 11 desa se-Kecamatan Kaliwungu, yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan operator sistem informasi desa. Kehadiran mereka mencerminkan antusiasme dan komitmen desa-desa dalam menjalankan transformasi digital di sektor pemerintahan desa. Diharapkan, melalui sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan stakeholder pengawas, pelaporan keuangan desa tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban publik yang membangun kepercayaan masyarakat.

Materi dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan desa. Dengan pendekatan preventif dan edukatif, BPKP mengajak aparatur desa untuk membangun sistem yang tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Sementara itu, Dispermasdes Kabupaten Semarang menyoroti peran aktif pemerintah desa dalam mendorong inovasi pelayanan berbasis digital melalui pemanfaatan website desa sebagai media pelaporan dan publikasi keuangan.

Inspektorat Kabupaten Semarang turut memperkuat materi dengan menegaskan pentingnya pengawasan internal dan sistem pelaporan yang terdokumentasi dengan baik. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing unsur dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan partisipatif. Komitmen bersama dari seluruh desa yang hadir menjadi titik awal yang menjanjikan dalam upaya mewujudkan desa-desa yang berdaya saing, adaptif, dan terpercaya.